Review Polemik Qanun Pemilukada Aceh

“Kasihan rakyat aceh kalau pimpinannya bertikai, padahal tugas mereka yang utama adalah memikirkan yang terbaik untuk masyarakat”
Kisruh calon independen ini berawal dari aturan yang termuat dalam Pasal 256 Undang Undang no 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang berisikan bahwa calon independen di Aceh hanya berlaku sekali saja.

• Mahmakah Konstitusi (MK) menghapus pasal 256 Undang Undang Pemerintahan Aceh pada awal 2011, atas permohonan judicial review oleh elemen masyarakat Aceh. Dalam pasal itu disebutkan bahwa calon independen hanya berlaku sekali di Aceh.

• Oleh DPRA, penghapusan tersebut dianggap tidak sah, karena tidak melakukan konsultasi dengan pihaknya. Sehingga dalam membuat Qanun Pilkada Aceh 2011, muncul polemik terkait calon independen.

• Hasil sidang paripurna DPR Aceh (selasa, 28 Juni 2011) yang memutuskan untuk tidak memasukkan klausul calon independen dalam rancangan qanun Pilkada tak berarti persoalan selesai.

• Gubernur Irwandi Yusuf menolak menandatangani rancangan itu untuk disahkan. Alasannya, isi qanun belum disepakati bersama oleh eksekutif dan legislatif.

• Sementara Ketua DPRA Hasbi Abdullah mengatakan, qanun Pemilukada tetap berlaku meski tak disetujui oleh Gubernur. “Tanpa disepakati Gubernur, qanun ini tetap bisa berlaku,” katanya. Hasbi mengaku lupa dengan landasan hukum yang menyatakan hal itu. “Pokoknya kalau 30 hari tidak diteken, ini bisa berlaku,” lanjut hasbi.

• Melihat ketentuan yang tertuang dalam Pasal 10 ayat (3) Qanun No. 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, yang menyatakan bahwa "Qanun Aceh disahkan oleh gubernur setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRA".

• Kemudian dalam pasal 37 Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan qanun disebutkan, qanun baru dapat diundangkan bila tidak diteken dalam 30 hari dengan catatan sudah disetujui bersama oleh eksekutif dan legislatif.

• Putusan MK sifatnya final dan mengikat, Artinya, kalau ada aturan lain dibawah putusan MK itu bukan cacat tapi batal karena hukum.

• Menyangkut sikap Partai Aceh yang menolak putusan MK karena tidak berkonsultasi dengan DPRA, MK tidak perlu berkonsultasi dengan DPRA karena putusan MK berdasarkan pengajuan keberatan melalui yudicial review terhadap produk hukum.